Aceh Besar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan masyarakat karena dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.
Namun, pelaksanaannya dinilai perlu memperhatikan kesiapan sarana dan beban kerja sekolah agar program tersebut tidak justru menambah persoalan baru.
Salah seorang warga Aceh Besar, Darnis, meminta agar sekolah tidak dibebani dengan urusan teknis penyediaan makanan MBG, terutama jika fasilitas sekolah seperti kantin atau ruang lainnya akan digunakan sebagai tempat pengolahan makanan.
Menurutnya, sekolah memiliki tugas utama dalam proses pendidikan. Karena itu, pengelolaan dapur MBG sebaiknya ditangani oleh pihak yang memang memiliki kewenangan, sumber daya manusia, serta standar pengelolaan pangan yang memadai.
“Kalau kantin sekolah dijadikan dapur MBG, jangan sampai sekolah ikut menanggung beban. Sekolah sudah memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri,” kata Darnis.
Ia menilai, penggunaan fasilitas sekolah untuk mendukung program pemerintah sebenarnya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Namun, harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, peralatan, tenaga kerja, hingga keamanan makanan. Menurutnya, SPPG sudah cukup mengelola program tersebut.
Darnis juga mengingatkan bahwa penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan standar kebersihan dan pengawasan yang ketat seperti yang selama ini dilakukan SPPG.
Hal itu dinilai sangat penting untuk memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar aman dan memenuhi standar gizi, sebagaimana harapan dari tujuan program tersebut.
Menurut dia, jangan sampai semangat memperluas pelaksanaan MBG justru membuat sekolah atau kantin sekolah menjadi pihak yang harus menanggung persoalan teknis di lapangan.
“Programnya bagus dan harus didukung. Tetapi jangan sampai sekolah dan kantin yang akhirnya dibebani berbagai urusan di luar tugas utamanya,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan pengelola MBG melakukan pemetaan fasilitas sebelum menetapkan lokasi pengolahan makanan.
Jika fasilitas sekolah digunakan, menurutnya, harus ada mekanisme kerja dan pembiayaan yang jelas agar tidak menimbulkan beban baru bagi pihak sekolah.
Darnis menilai keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh tersalurnya makanan kepada siswa, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dari hulu hingga ke penerima manfaat.
“Yang paling penting anak-anak mendapatkan makanan bergizi, aman dan layak. Tetapi prosesnya juga harus tertata dan tidak membebankan sekolah,” katanya.
Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan, terutama menyangkut kesiapan dapur, distribusi makanan, kebersihan, serta pembagian tanggung jawab antara pengelola program dan sekolah.
Dengan pengelolaan yang jelas, kata Darnis, MBG dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengganggu fungsi utama sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembentukan generasi masa depan.[]
